Bidang Mutasi Kepegawaian

TUGAS :

Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang  mutasi kepegawaian.

FUNGSI :

1. penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, penyusunan jumlah kebutuhan dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara;
2. perumusan kebijakan dan pengadaan pegawai dalam lingkup Pemerintah Daerah;
3. perencanaan, penataan dan pelaksanaan mutasi jabatan struktural, pelaksana antar instansi atau antar Daerah;
4. pelaksanaan seleksi dan pengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara;
5. pemrosesan pengusulan Kartu Pegawai dan Kartu Isteri/Suami;
6. penyiapan usulan dan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
7. penyiapan administrasi usulankenaikan pangkat;
8. penyiapan administrasi usulanmutasi pegawai Aparatur Sipil Negara;
9. penyiapan administrasi usulan pensiun dan pemberhentian;
10. penyiapan usulan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Tabungan Perumahan (TAPERUM);
11. dihapus;
12. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badantentang langkah-langkahdan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
13. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh KepalaBadan sesuai dengan bidangtugasnya.

Bidang Mutasi Kepegawaian membawahi :

1. Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan mempunyai tugas :
   • menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bidang Pengadaan Dan Penempatan;
   • menyusun dan mengendalikan program kerja dan Kegiatan pada Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan;
   • menyiapkan data/bahan pemecahan masalah pengadaan dan penempatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
   • menyiapkan bahan rancangan peraturan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengadaan dan penempatan Aparatur Sipil Negara;
   • melakukan kegiatan pelayanan teknis  dan administrasi terkait pengadaan dan penempatan Aparatur Sipil Negara;
   • melakukan penyiapan rencana penyusunan jumlah kebutuhan dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
   • menyiapkan dan menganalisa data dalam rangka pengusulan kebutuhan PPPK;
   • menyiapkan administrasi dan pengambilan sumpah/janji PegawaiNegeriSipil (PNS);
   • menyiapkan bahandanmemefasilitasipenyeleksian, pengangkatan dan penempatan Calon PegawainegeriSipil (CPNS);
   • menyiapkan administrasi kenaikan gaji berkala;
   • melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan;
   • menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan kepada Atasan;
   • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
   • memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;dan
   • memfasilitasi input data analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk kebutuhan formasi jabatan;
2. Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas :
   • menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
   • menyusun dan mengendalikan program kerja dan kegiatan pada Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
   • menyiapkan data/bahan pemecahan masalah jabatan dan kepangkatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
   • menyiapkan bahan rancangan peraturan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan jabatan dan kepangkatan aparatur sipil negara;
   • melakukan kegiatan pelayanan teknis  dan administrasi terkait urusan jabatan dan kepangkatan Aparatur Sipil Negara;
   • melakukan penyiapan bahan usulan keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
   • memeriksa kelengkapan berkas dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat;
   • menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi antar  instansi daerah;
   • memeriksa kelengkapan dan memfasilitasi/memproses pemberian Kartu Pegawai (KARPEG), KartuIstri (KARIS) dan KartuSuami (KARSU);
   • melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
   • menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan kepada Atasan;dan
   • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
   • memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian mempunyai tugas :
   • menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pada Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian;
   • menyusun dan mengendalikan program kerja dan Kegiatan pada Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian;
   • menyiapkan data/bahan pemecahan masalah pensiun dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
   • menyiapkan bahan rancangan peraturan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pensiun dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
   • melakukan kegiatan pelayanan teknis  dan administrasi terkait urusan pensiun dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
   • menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan pensiun dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
   • melakukan penyiapan bahan keputusan pemberhentian dan/atau pemberian pensiun PegawaiNegeriSipil (PNS) dan janda/dudanya;
   • memeriksa kelengkapan dan memfasilitasi/memproses usulan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Tabungan Perumahan (TAPERUM), fasilitasi klaim jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan mutasi keluarga;
   • melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian;
   • menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pensiun dan Pemberhentian kepada Atasan;
   • melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
   • memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.