FAQ Layanan ASN

Gunakan fitur Lupa Password pada ASN Digital. Masukkan identitas akun sesuai petunjuk, selesaikan verifikasi, lalu periksa email terdaftar untuk kode reset. Jika email sudah tidak dapat diakses atau pemulihan gagal, hubungi pengelola kepegawaian instansi atau Helpdesk BKN untuk bantuan verifikasi akun.

Sumber resmi: ASN Digital BKN — pemulihan akun · Helpdesk BKN

Periksa menu pembaruan data MyASN dan siapkan dokumen pendukung yang benar. Pastikan unit verifikator telah dipilih. Sebagian perubahan perlu diverifikasi admin instansi melalui SIASN; tidak semua data langsung berubah setelah diajukan. Untuk data yang tidak dapat Anda sunting, konsultasikan kepada pengelola kepegawaian perangkat daerah.

Sumber resmi: MyASN — Update Data

Gunakan fitur Monitoring Layanan pada MyASN untuk melihat perkembangan layanan yang tersedia pada akun Anda. Jika usulan belum terlihat atau status memerlukan penjelasan, minta pengelola kepegawaian perangkat daerah memeriksa pengiriman dan kelengkapan usulan. Status di aplikasi perlu dibaca bersama keterangan dari instansi pengusul.

Sumber resmi: BKN — layanan MyASN

Periode kenaikan pangkat tersedia pada tanggal 1 setiap bulan, sehingga terdapat 12 periode dalam setahun. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Oktober 2025. Tanggal periode bukan batas akhir pengumpulan berkas di perangkat daerah; tanyakan jadwal pengusulan kepada pengelola kepegawaian agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih awal.

Dasar ketentuan: Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.

Sumber resmi: BKN — periode kenaikan pangkat 12 kali setahun · BKN — Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025

Mulailah dengan memeriksa riwayat pangkat dan dokumen kepegawaian, lalu konsultasikan jenis kenaikan pangkat serta kelengkapan berkas kepada pengelola kepegawaian perangkat daerah. Baca halaman Kepangkatan pada portal ini untuk informasi layanan Bangka. Contoh alur di BKPSDM lain juga menggunakan pengusulan melalui pengelola kepegawaian, tetapi aplikasi dan jadwal daerah dapat berbeda.

Sumber resmi: BKPSDM Kota Madiun — FAQ pengusulan kenaikan pangkat · MyASN — riwayat pangkat/golongan

Susun hasil kerja dan target melalui dialog dengan atasan, selaras dengan sasaran organisasi, uraian jabatan, dan SKP atasan langsung. Pengelolaan kinerja mencakup hasil kerja serta perilaku kerja, bukan hanya daftar aktivitas. Gunakan panduan BKN sesuai kelompok jabatan dan koordinasikan pengisian aplikasi kinerja dengan pejabat penilai.

Dasar ketentuan: PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.

Sumber resmi: BKN — panduan Kinerja ASN · BKN — pengelolaan kinerja berdasarkan PermenPANRB 6/2022

PNS dan CPNS yang telah bekerja terus-menerus paling kurang satu tahun berhak atas cuti tahunan 12 hari kerja. Penggunaannya diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dan memerlukan persetujuan. Periksa saldo, riwayat cuti, dan kebutuhan kedinasan bersama pengelola kepegawaian sebelum menentukan tanggal cuti.

Dasar ketentuan: PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021.

Sumber resmi: BKN — ketentuan cuti PNS

Ya. PPPK yang telah bekerja terus-menerus paling sedikit satu tahun berhak atas cuti tahunan paling lama 12 hari kerja, dengan permohonan tertulis kepada pejabat berwenang. Ada ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, masa perjanjian kerja, serta guru atau dosen; karena itu penghitungan saldo perlu diperiksa berdasarkan keadaan masing-masing pegawai.

Dasar ketentuan: Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PPPK.

Sumber resmi: BKN — buku saku FAQ Cuti PPPK · BKN — ketentuan cuti PPPK

Tidak. Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak memperoleh cuti bersama, terdapat ketentuan penambahan cuti tahunan sesuai jumlah hari yang tidak diberikan. Penggunaan tambahan tersebut mengikuti aturan dan pencatatan oleh pejabat yang berwenang.

Dasar ketentuan: PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021.

Sumber resmi: BKN — ketentuan cuti PNS

PNS yang telah bekerja terus-menerus paling singkat lima tahun dapat mengajukan CLTN karena alasan pribadi dan mendesak sesuai ketentuan. Persetujuan tidak otomatis. Selama CLTN, PNS tidak menerima penghasilan sebagai PNS dan waktunya tidak dihitung sebagai masa kerja. Konsultasikan alasan serta dokumen pendukung sebelum mengajukan.

Dasar ketentuan: PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021.

Sumber resmi: BKN — ketentuan cuti PNS · BKN — layanan Cuti ASN

Konsultasikan rencana pendidikan dengan pengelola kepegawaian sebelum memulai studi. Tugas belajar harus sesuai kebutuhan instansi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Persyaratan antara lain masa kerja, kinerja, kondisi disiplin, serta kelayakan program studi. Siapkan informasi kampus, program studi, akreditasi, dan sumber pendanaan untuk pemeriksaan.

Dasar ketentuan: SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan.

Sumber resmi: BKN — pengembangan kompetensi melalui pendidikan · Kementerian PANRB — SE Nomor 28 Tahun 2021

Sampaikan ijazah dan dokumen pendukung melalui pengelola kepegawaian agar dapat diperiksa dan diusulkan sesuai layanan pencantuman gelar. Kelengkapan bergantung pada riwayat pendidikan dan dasar penugasan belajar. Pencantuman gelar merupakan layanan pengakuan pendidikan; pengusulan kenaikan pangkat atau perubahan jabatan perlu diperiksa tersendiri sesuai persyaratannya.

Dasar ketentuan: SE Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 dan SE Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang layanan pencantuman gelar.

Sumber resmi: BKN — pengembangan kompetensi melalui pendidikan · BKN — penjelasan teknis pencantuman gelar

Tidak. Mutasi antarinstansi memerlukan pemeriksaan persyaratan, kebutuhan jabatan, dan proses persetujuan sesuai kewenangan instansi asal serta penerima. Pertimbangan teknis BKN atau kantor regional diperlukan sesuai jenis mutasi. Konsultasikan rencana pindah kepada pengelola kepegawaian dan baca layanan Pindah Antar Instansi di portal ini sebelum menyiapkan usulan.

Dasar ketentuan: Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Sumber resmi: JDIH BKN — Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 · BKN — naskah tata cara pelaksanaan mutasi

Tidak. Batas usia pensiun bergantung pada jabatan dan ketentuan yang berlaku untuk jabatan tersebut. Jangan menentukan tanggal pensiun hanya berdasarkan usia rekan kerja. Mintalah pengelola kepegawaian memeriksa jabatan terakhir, tanggal lahir, serta dasar hukum yang sesuai agar persiapan administrasi pensiun dilakukan dengan tepat.

Dasar ketentuan: PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; perhatikan ketentuan khusus jabatan yang bersangkutan.

Sumber resmi: BKN — FAQ pensiun dan syarat administrasi

Periksa portal SSCASN BKN, pengumuman BKN, serta pengumuman resmi instansi yang membuka formasi. Untuk Kabupaten Bangka, pantau halaman berita dan pengumuman pada portal ini. Jadwal, persyaratan, dan formasi mengikuti pengumuman tiap seleksi; keberadaan halaman FAQ ini tidak berarti pendaftaran sedang dibuka.

Sumber resmi: BKN — portal SSCASN · BKPSDM Kota Madiun — FAQ informasi seleksi